Monday, September 30, 2019

Panglima TNI Ingatkan Soliditas dalam Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Panglima TNI Ingatkan Soliditas dalam Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden, Panglima TNI Ingatkan Soliditas

Panglima TNI Ingatkan Soliditas dalam Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Jakarta - Pangilma TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melaksanakan apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Dalam apel ini, Hadi mengingatkan soal soliditas prajurit dalam pengamanan.

Pantauan detikcom upacara apel di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019), dipimpin langsung oleh Marsekal Hadi Tjahjanto. Terlihat juga hadir saat upacara apel Kepala Satuan Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Satuan Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna dan Kepala Satuan Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Aji.

Apel kesiapan pasukan pengamanan ini diikuti oleh kurang lebih 8 ribu personel dari 3 matra. Apel ini dimaksudkan untuk memberikan arahan saat pengamanan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019.


"Tugas ke depan kita adalah mengamankan pelantikan anggota DPR, MPR yang akan dilaksanakan 1 Oktober 2019 dan tanggal 20 Oktober 2019 adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Hadi saat memberikan arahan.

Hadi berharap para personel melaksanakan pengaman dengan baik. Sebab, sebutnya tugas pengamanan adalah tugas mulia untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Para prajurit sekalian tugas kita adalah tugas yang sangat mulia, tugas untuk menjaga stabilitas keamanan tugas untuk menciptakan rakyat menjadi sejahtera, sejahtera karena aman," sebutnya.

Selain pengamanan presiden, dia menyebut pengamanan pelantikan DPR MPR juga akan menjadi perhatian. Dia berharap para prajurit tetap solid menjaga keamanan pelantikan DPR, MPR, dan Presiden.

"Mari kita semua tetap menjaga soliditas, profesionalisme untuk tugas yang akan datang," imbuhnya.

Sumber : Detik News
Rapat Wiranto Bersama Panglima TNI-Kapolri, Bahas Persiapan Pelantikan Presiden 2019

Rapat Wiranto Bersama Panglima TNI-Kapolri, Bahas Persiapan Pelantikan Presiden 2019

Wiranto Rapat Bareng Panglima TNI-Kapolri, Bahas Persiapan Pelantikan Presiden

Rapat Wiranto Bersama Panglima TNI-Kapolri, Bahas Persiapan Pelantikan Presiden 2019

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat terbatas dengan beberapa instansi terkait. Wiranto membahas sejumlah hal mengenai persiapan jelang pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 dan pelantikan presiden-wapres terpilih hingga situasi politik dan keamanan terkini.

Rapat terbatas (ratas) dilakukan di ruangan Parikesit, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Hadir Menkominfo Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala BIN Budi Gunaman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi. Menghadapi kondisi dan situasi terkini. Ada banyak hal yang kita hadapi. Yang pertama kita akan menghadapi hari kesaktian Pancasila. Sudah kita lakukan setiap tahun. Dan Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang Kita anggap sebagai gangguan dan ancaman tersebut," ujar Wiranto saat membuka ratas.

"Yang kedua kita juga akan menghadapi pelantikan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode yang sama tanggal 20 Oktober 2019," imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam ratas Wiranto juga akan membahas situasi pasca gempa di Ambon, Maluku. Kelapa BNPB Doni Monardo akan merincikan perkembangan situasi di Maluku.

"Kondisi lain yang harus kita hadapi saat ini di saat bersamaan kita hadapi semua yakni bencana alam di Maluku. Kita sudah menangani itu. Makanya nanti kepala BNPB mungkin agak terlambat karena baru saja dari Ambon. Ini juga Menteri Sosial izin untuk menyampaikan bantuan-bantuan di wilayah Maluku," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga akan membahas terkait perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan, Riau dan Sumatera. Lalu juga polemik di wilayah Papua yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Total dari wilayah-wilayah yang kita anggap kritis kebakaran hutan sudah berkurang 90%. Kita bersyukur hujan buatan yang telah kita lakukan dsri instansi terkait sudah berhasil. Kemudian masalah Papua dan Papua Barat. Masih belum selesai. Masih harus kita tangani secara saksama," tutur Wiranto.
(eva/elz)

Sumber : Tribun